Tak Mau Kecolongan Lagi, Komisi IV DPRD Banyuwangi Dalami Kasus Dugaan Keracunan MBG

Banyuwangi, Penablambangan.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi terus mendalami kasus dugaan keracunan yang menimpa 112 pelajar MAN 1 Banyuwangi usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para legislator juga mendatangi pihak sekolah untuk menggali kronologi kejadian secara menyeluruh.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Saat ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk diperiksa secara detail.

“Kita masih menunggu hasil laboratorium. Baru setelah itu bisa diketahui apa penyebabnya,” jelas Patemo.

Politisi PDIP ini menilai, program MBG sejatinya merupakan langkah positif pemerintah dalam mendukung gizi pelajar. Namun demikian, pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan aspek teknis, terutama dalam hal kebersihan, alat produksi, dan distribusi makanan.

“Programnya bagus, tapi teknisnya yang harus dibenahi. Jangan sampai SPPG beroperasi kalau belum dinyatakan laik. Percuma program baik kalau justru membuat anak-anak sakit,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan pelajar MAN 1 Banyuwangi dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, panas, dan diare pada 22–23 Oktober 2025. Dugaan sementara, gejala tersebut muncul setelah mereka menyantap makanan dari program MBG.

Menindaklanjuti hal itu, tim Labkesda Banyuwangi telah melakukan surveilans dan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengambilan sampel makanan, rectal swab, serta tes usap pada peralatan dapur di SPPG yang memasok makanan ke MAN 1 Banyuwangi.

Sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Banyuwangi ke SPPG Kelurahan Tukangkayu dan MAN 1 Banyuwangi ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Dewan menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, mengingat hingga saat ini belum pernah ada rapat kerja resmi antara Komisi IV dengan pengelola SPPG.

“Kami ingin memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran. Anak-anak sekolah harus menjadi penerima manfaat, bukan korban,” pungkas Patemo.