Komisi IV DPRD Banyuwangi Desak Evaluasi Pola Pengolahan Program MBG

BANYUWANGI, Penablambangan.com- Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengolahan dan penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terjadinya dua kali dugaan keracunan dalam kurun waktu sepekan di tiga sekolah di wilayah Banyuwangi.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan setelah menerima laporan dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. Kasus pertama terjadi di MAN 1 Banyuwangi, menimpa 112 pelajar, sementara kasus kedua dialami oleh SMA NU Gombengsari dan SMPN 3 Kalipuro, dengan total korban yang masih didata.

“Kami langsung mengutus perwakilan Komisi IV, yaitu Pak Zamroni dan Bu Umi Kulsum, untuk melakukan penelusuran dan memastikan kebenaran informasi di lapangan agar tidak simpang siur,” ujar Patemo kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Dari hasil pemantauan awal, Komisi IV menilai perlunya perbaikan waktu pengolahan makanan agar kualitas tetap terjaga hingga waktu konsumsi. “Rantai distribusi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk distribusi makan siang, proses masaknya dilakukan pukul 02.00 dini hari, tentu terlalu lama jaraknya. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Menurut hasil sidak, proses distribusi MBG untuk jenjang SD dan SMP oleh SPPG Tukangkayu dilakukan pukul 08.00–09.00 WIB, sementara untuk SMA yang menerima kiriman pada pukul 11.00 WIB, makanan sudah diolah sejak dini hari. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas makanan, apalagi jika penyimpanan tidak optimal.

Diketahui, tiga sekolah yang menjadi lokasi dugaan keracunan MBG disuplai oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda. MAN 1 Banyuwangi mendapat suplai dari SPPG Tukangkayu, sementara SMA NU Gombengsari dan SMPN 3 Kalipuro dari SPPG Kecamatan Giri.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari Labkesda untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Setelah itu baru kami akan menentukan rekomendasi dan langkah lanjut di Komisi IV,” pungkas Patemo.