Banyuwangi, Penablambangan.com – Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi perlu terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan anak yang telah berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zaki Al Mubarok, mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Menurut Zaki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi dan imbauan. Diperlukan langkah konkret, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
“Pencegahan kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi sejauh mana program perlindungan anak yang sudah berjalan benar-benar efektif, mulai dari pencegahan, mekanisme pelaporan, hingga pendampingan terhadap korban,” tegas Zaki dalam pernyataan yang disiapkan untuk berita ini, Jum’at (9/10/2026) .
Ia menilai, evaluasi tersebut perlu mencakup peran perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak, lembaga pendidikan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak.
Menurutnya, sekolah dan lingkungan keluarga juga harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, edukasi mengenai pencegahan kekerasan perlu diberikan secara berkelanjutan, termasuk membangun keberanian anak untuk melapor apabila mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan.
Zaki juga menekankan pentingnya menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjaga kerahasiaan korban. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara tepat dengan mengutamakan keselamatan serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak.
“Jangan sampai kasus baru mendapat perhatian setelah kejadian mencuat ke publik. Kita perlu memperkuat deteksi dini, memastikan masyarakat mengetahui cara melapor, serta menjamin anak yang menjadi korban memperoleh pendampingan dan perlindungan yang layak,” lanjutnya.
Lebih jauh, Zaki mendorong agar hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan program perlindungan anak di Banyuwangi. Apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan maupun koordinasi antarinstansi, pemerintah daerah perlu segera melakukan pembenahan sesuai kewenangannya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan sepele atau urusan internal keluarga semata. Kepedulian lingkungan sekitar dinilai penting agar potensi kekerasan dapat diketahui lebih awal dan ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Melalui evaluasi yang terarah dan penguatan kerja sama lintas sektor, DPRD Banyuwangi berharap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
