Banyuwangi, Penablambangan.com – Persoalan kemacetan kendaraan di jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Gilimanuk, Bali, menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kondisi antrean kendaraan yang kerap mengular, bahkan pada hari biasa, dinilai membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dari pemerintah pusat.
Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Harapannya, pengelolaan arus kendaraan dan pelayanan penyeberangan dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat maupun distribusi barang.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menegaskan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Ketapang–Gilimanuk tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektor dengan satu komando yang jelas agar kebijakan penanganan di lapangan dapat berjalan efektif.
“Penanganan kemacetan ini harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Kami berharap Kementerian Perhubungan mengambil peran utama agar solusi yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh,” tegas Patemo.
Desakan tersebut disampaikan jajaran Komisi IV DPRD Banyuwangi saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menyoroti pentingnya penataan sistem penyeberangan, pengaturan arus kendaraan, serta koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam operasional pelabuhan dan pengelolaan lalu lintas.
Menurut Patemo, jalur Ketapang–Gilimanuk merupakan akses strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, kelancaran penyeberangan memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, sektor pariwisata, kegiatan ekonomi, hingga distribusi logistik.
Apabila kemacetan terus berulang tanpa penyelesaian mendasar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga masyarakat sekitar kawasan pelabuhan.
“Kami ingin ada langkah nyata dan evaluasi menyeluruh. Semua pihak yang berkaitan harus duduk bersama, menyamakan kebijakan, serta memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Banyuwangi berharap Kemenhub segera merumuskan langkah penanganan yang terukur, termasuk memperkuat koordinasi operasional dan mengevaluasi pola pengaturan kendaraan pada jalur menuju pelabuhan.
Melalui dorongan tersebut, DPRD Banyuwangi berharap persoalan antrean kendaraan di Ketapang–Gilimanuk dapat ditangani secara berkelanjutan, sehingga konektivitas Jawa–Bali semakin lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu.
DPRD Banyuwangi juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari audiensi tersebut agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum pembahasan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
