BANYUWANGI, Penablambangan.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Raperda ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas regulasi di Kabupaten Banyuwangi.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menjadi salah satu pihak yang berperan dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Pembentukan produk hukum daerah diharapkan mampu menghasilkan peraturan yang lebih terarah, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ahmad Masrohan, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan melalui mekanisme yang terencana dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut penting agar setiap peraturan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
“Pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, setiap regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,” demikian rumusan pernyataan yang relevan dengan substansi pembahasan Raperda tersebut.
Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga penetapan berbagai produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing.
Keberadaan regulasi yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan keselarasan antara kepentingan masyarakat, kebutuhan pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam proses pembahasannya, DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan substansi Raperda tidak hanya memenuhi aspek formal dan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Bapemperda DPRD Banyuwangi memiliki peran strategis dalam perencanaan dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Melalui pembahasan yang cermat, diharapkan setiap Raperda dapat disiapkan dengan baik, mulai dari penyusunan materi hingga proses harmonisasi.
Ahmad Masrohan diharapkan dapat mengawal pembahasan Raperda tersebut agar berjalan sesuai mekanisme legislasi daerah. Koordinasi antara DPRD dan pemerintah kabupaten juga menjadi faktor penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih serta dapat dilaksanakan secara efektif.
Dengan dimulainya pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD Banyuwangi diharapkan semakin memperkuat fungsi legislasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
